Realisasi Anggaran MBG Kalbar Tembus Rp2,21 Triliun, Jangkau 1,1 Juta Penerima Manfaat
Penyaluran dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tercatat telah menyentuh angka Rp2,21 triliun terhitung sejak bulan Januari hingga September 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, program prioritas nasional ini berhasil menjangkau sekitar 1,1 juta orang penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota. Besarnya alokasi dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan asupan gizi anak sekolah, sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal melalui pelibatan puluhan ribu tenaga kerja di sektor penyediaan makanan.
Kendati demikian, tren pencairan anggaran bulanan menunjukkan dinamika yang fluktuatif di sepanjang triwulan pertama hingga ketiga tahun ini. Penyaluran tertinggi sempat dicatatkan pada awal tahun, tepatnya pada bulan Januari, dengan nominal mencapai kisaran Rp391 miliar. Sebaliknya, laju penyerapan anggaran mengalami pelambatan signifikan ketika memasuki bulan September, di mana realisasinya turun menjadi sekitar Rp58 miliar saja. Penurunan angka penyaluran ini bukan tanpa sebab, melainkan akibat adanya kendala eksternal di lapangan yang memaksa penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Faktor utama yang menjadi pemicu penurunan penyerapan dana pada bulan September adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Bencana kabut asap dan darurat lingkungan tersebut memaksa pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengeluarkan kebijakan darurat berupa penghentian sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sebagai langkah antisipasi kesehatan bagi para peserta didik, sekolah-sekolah di beberapa kawasan terdampak karhutla dialihkan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau secara daring.
Perubahan pola kegiatan sekolah dari tatap muka menjadi daring memberikan dampak langsung terhadap aktivitas dapur penyedia makanan. Karena para siswa belajar dari rumah masing-masing, distribusi paket makanan bergizi otomatis tidak dapat berjalan normal seperti hari-hari biasa. Akibatnya, operasional unit-unit pengolahan makanan mengalami penundaan sementara waktu, yang secara langsung berimbas pada menurunnya angka realisasi anggaran bulanan yang terserap oleh program tersebut pada bulan tersebut.
Selain persoalan cuaca dan bencana lingkungan, dinamika lapangan juga memperlihatkan adanya fasilitas SPPG yang belum dapat beroperasi secara penuh. Tercatat ada sekitar 15 unit SPPG di Kalimantan Barat yang masih berada dalam status penghentian sementara atau suspend. Belum aktifnya belasan fasilitas dapur ini berkaitan erat dengan penyesuaian sistem belajar di wilayah sekitar yang belum sepenuhnya kembali normal, sehingga suplai makanan belum dapat tersalurkan kepada target sasaran secara optimal. Keberadaan SPPG yang aktif beroperasi memang memegang peranan krusial sebagai penentu utama besar kecilnya pencairan anggaran di suatu daerah.
Di samping kendala operasional temporer tersebut, tantangan geografis turut mewarnai pemerataan distribusi layanan gizi di Bumi Khatulistiwa. Kabupaten Sintang, misalnya, diidentifikasi sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah fasilitas SPPG relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Karakteristik geografis serta pola persebaran permukiman masyarakat yang cukup jauh menjadi hambatan tersendiri dalam memperluas jangkauan infrastruktur pendukung program. Wilayah Sintang sendiri diketahui memiliki ratusan desa, yang menuntut adanya strategi khusus agar penyebaran titik layanan bisa lebih merata.
Sebaliknya, kawasan perkotaan dan penyangga seperti Kota Pontianak serta Kabupaten Kubu Raya justru mencatatkan jumlah fasilitas SPPG yang jauh lebih memadai dan terkonsentrasi. Kendati demikian, pihak berwenang masih terus melakukan verifikasi mendalam guna mendapatkan data riil yang akurat terkait perbandingan jumlah fasilitas serta rincian serapan anggaran di setiap kabupaten dan kota secara spesifik.
Meninjau dari skala tenaga kerja yang terserap, pelaksanaan program MBG di Kalbar hingga akhir triwulan ketiga ini telah melibatkan sekitar 22.560 pekerja. Ribuan tenaga kerja tersebut tersebar di berbagai pos penting, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak di dapur umum SPPG, hingga pengemasan dan pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah. Keterlibatan tenaga kerja lokal ini dinilai mampu memberikan multiplier effect atau efek ganda terhadap perekonomian masyarakat sekitar, di luar fungsi utamanya sebagai penyedia nutrisi bagi anak-anak sekolah.
Melihat kalkulasi kebutuhan secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan total anggaran yang diperlukan untuk menyokong program MBG di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2026 dapat mencapai kisaran Rp3 triliun. Angka proyeksi tersebut bersifat dinamis dan sangat bergantung pada tingkat penambahan fasilitas SPPG baru yang diresmikan, serta kepastian kelancaran operasional di tiap unit layanan. Hingga kini, target pembangunan infrastruktur dapur gizi di Kalbar dipatok menyentuh angka sekitar 600 unit SPPG.
Guna mencapai target ambisius tersebut sekaligus mengatasi berbagai hambatan di lapangan, koordinasi lintas sektoral terus digencarkan. Pemerintah daerah terus membangun sinergi bersama instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi serta melibatkan unsur pertahanan seperti Kodam XII/Tanjungpura. Kolaborasi ini difokuskan untuk memantau kelangsungan operasional dapur SPPG secara berkala, mengawal ketat distribusi, serta memperluas jangkauan layanan Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran ke seluruh pelosok Kalimantan Barat.
