WALHI: 165.727 Kasus ISPA Hanya yang Tercatat, Dampak Karhutla Kalbar Bisa Lebih Luas
WALHI Kalimantan Barat menyoroti pencatatan kasus ISPA di tengah karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026, tercatat 165.727 kasus ISPA.
KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyoroti pencatatan kasus ISPA di tengah karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026, tercatat 165.727 kasus ISPA.
Namun, WALHI menegaskan angka tersebut hanya mencakup masyarakat yang tercatat di layanan kesehatan. Warga yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mendapatkan layanan kesehatan tidak masuk dalam data.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menyampaikan hal itu dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari wilayah terdampak karhutla pada Selasa (15/9/2026).
“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
Ketapang, Kubu Raya dan Mempawah
Menurut Sri, Ketapang menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi. Setelah itu terdapat Kubu Raya dan Mempawah.
Ketiga wilayah tersebut juga menjadi daerah yang terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.
“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.
WALHI juga menyoroti belum adanya pengelompokan data berdasarkan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Layanan Kesehatan Disoroti
WALHI menyebut pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan selama masa karhutla. Namun, pemantauan WALHI menemukan masih ada puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.
Sri mengaitkan kondisi tersebut dengan data kasus ISPA yang tercantum di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat.
“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.
WALHI Soroti Akses Informasi ISPU
Selain layanan kesehatan, WALHI menyoroti akses masyarakat terhadap informasi ISPU. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu dapat mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.
WALHI mendorong penguatan sistem peringatan dini ketika ISPU berada pada kategori berbahaya.
“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.
WALHI menilai penanganan karhutla juga perlu mencakup perlindungan kesehatan, pendataan dampak yang lebih lengkap, dan penyediaan informasi kualitas udara yang dapat diakses masyarakat.
