Indonesia Gabung Koalisi Global, Perkuat Perlindungan Anak di Era AI
kalbar24.com – Indonesia bergabung dalam koalisi global yang mendorong penguatan hak dan keselamatan anak di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi tersebut menjadi wadah negara-negara untuk mendorong perlindungan anak dari berbagai risiko penggunaan AI.
"Indonesia dalam sidang PBB kemarin telah ikut serta dan masuk dalam Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI," kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Rabu.
Indonesia juga dijadwalkan mengikuti pertemuan lanjutan bersama koalisi tersebut pada November 2026. Pertemuan itu akan membahas langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi AI.
Meutya mengatakan salah satu hal yang didorong Indonesia adalah adanya aturan dan standar perlindungan yang lebih seragam antarnegara.
Selama ini, setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam mengatur teknologi dan perlindungan anak. Karena itu, Indonesia mendorong adanya acuan bersama di tingkat global.
"Kalau sekarang mungkin tiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda, nanti ke depan perlindungan anak di era AI itu kita harapkan di dunia itu memiliki acuan bersama," ujarnya.
Menurut Meutya, kesamaan acuan juga dapat membantu memperkuat penerapan aturan terhadap platform digital dan perusahaan teknologi yang mengembangkan maupun menggunakan AI.
"Kalau acuannya bersama, mudah-mudahan penegakannya terhadap para platform teknologi, perusahaan teknologi AI juga bisa lebih dipatuhi lagi," katanya.
Indonesia Bahas Perlindungan Anak di Forum Global
Sebelumnya, Meutya menghadiri forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool di New York pada Selasa (22/9).
Forum tersebut dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Pertemuan itu mempertemukan perwakilan negara dan pemerintahan, badan-badan PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar perlindungan anak.
Berbagai pihak membahas langkah konkret agar perkembangan AI dapat terus memberikan manfaat tanpa mengabaikan keselamatan dan hak anak.
Meutya mengatakan AI memiliki peluang besar untuk membantu anak dalam belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan risiko baru yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Melalui keterlibatan dalam koalisi global tersebut, Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi bagian penting dalam perkembangan ekosistem AI, baik melalui standar bersama maupun penguatan tanggung jawab berbagai pihak.
