Rabu, 28 Okt 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Wagub Lampung Minta Pemetaan Kekuatan Penanganan Karhutla, 350 Personel Dikerahkan di Way Kambas

✍️ Dewi Lestari 🕒 20 Oct 2026 👁️ 2x dibaca
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta pemetaan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan skala kebakaran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta pemetaan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan skala kebakaran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar. Foto: istimewa

kalbar24.com – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta pemetaan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan skala kebakaran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah.

Jihan mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung perlu mendata seluruh personel dan peralatan yang siap dikerahkan di kabupaten dan kota.

“Pemetaan kemampuan penanganan berdasarkan skala kebakaran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar perlu dilakukan. Sebab dengan pemetaan tersebut, kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan tingkat kebakaran serta kondisi masing-masing wilayah,” ujar Jihan dalam keterangan di Bandarlampung, Senin.

Ia menegaskan, kesiapan penanganan karhutla harus mencakup seluruh wilayah Lampung, bukan hanya kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Pendataan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengetahui kapasitas penanganan secara menyeluruh.

350 Personel Gabungan Tangani Karhutla Way Kambas

Dalam penanganan kebakaran di kawasan TNWK, sebanyak 350 personel gabungan telah dikerahkan, termasuk tambahan 200 personel dari unsur TNI.

Dukungan peralatan juga diperkuat melalui bantuan 15 unit nozzle dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menunjang pemadaman melalui jalur darat.

Menurut Jihan, pemadaman dari darat tetap menjadi bagian penting karena operasi melalui udara atau water bombing menghadapi kendala berupa tajuk pepohonan yang rapat di kawasan taman nasional tersebut.

Kondisi vegetasi itu menghambat air mencapai permukaan lahan gambut secara optimal. Karena itu, pemadaman langsung oleh personel di lapangan terus dilakukan bersama operasi udara dengan mempertimbangkan kondisi medan dan cuaca.

Operasi Modifikasi Cuaca Berlangsung Delapan Hari

Selain pemadaman, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11–18 Oktober 2026. Selama delapan hari, operasi tersebut mencatat sembilan sortie atau misi penerbangan menggunakan satu pesawat Cessna Caravan 208B EX yang berpangkalan di Bandara Radin Inten II.

Dalam operasi itu, petugas menggunakan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) dan 4.800 kilogram dry ice sebagai bahan penyemaian awan.

Penyemaian NaCl pada 11–13 Oktober dilaporkan berhasil memicu hujan. Namun, pergerakan angin membuat hujan turun di Kota Metro dan Kecamatan Natar, bukan di kawasan TNWK yang menjadi sasaran utama operasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil operasi modifikasi cuaca turut dipengaruhi pergerakan angin dan kondisi atmosfer di wilayah sasaran.

Titik Api Berkepercayaan Tinggi Turun Menjadi Nihil

Pemantauan titik api juga terus dilakukan di berbagai wilayah Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan Jihan, jumlah titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi turun dari 11 titik menjadi nihil.

Meski demikian, titik api dengan tingkat kepercayaan sedang masih terpantau. Pemerintah daerah meminta pemantauan dan kewaspadaan tetap dilanjutkan untuk mengantisipasi potensi kebakaran baru.

Jihan juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi mengenai titik api maupun polusi asap yang beredar di media sosial sebelum dilakukan verifikasi.

“Kami juga meminta agar informasi mengenai titik api dan polusi asap yang beredar di media sosial segera diverifikasi melalui pengecekan kondisi terkini di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan mencegah kesalahpahaman akibat foto atau kabar lama yang kembali beredar,” ujarnya.

Pemprov Lampung terus mendorong koordinasi lintas instansi, kesiapan personel dan peralatan, serta pemantauan titik api untuk memperkuat penanganan karhutla. Upaya tersebut ditujukan untuk mencegah kebakaran meluas dan melindungi kawasan hutan serta masyarakat dari dampaknya. 

DL
Dewi LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update