KUM Peduli Kalbar Tawarkan Pinjaman UMKM hingga Rp5 Juta, Ini Skemanya
kalbar24.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar dan lembaga penjaminan menghadirkan program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan dengan biaya lebih terjangkau.
Program tersebut menawarkan plafon pinjaman maksimal Rp5 juta. Skema pembiayaannya melibatkan dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban bunga dan biaya penjaminan kredit bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi program tersebut sebagai salah satu upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Barat.
Menurut Maman, kemudahan memperoleh modal perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, menjaga keberlangsungan bisnis, dan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut. Karena itu, peningkatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mendorong pertumbuhan usaha,” ujar Maman dalam acara Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM di Pontianak, Senin (19/10/2026).
Pemprov Kalbar Tanggung 50 Persen Bunga Kredit
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menjelaskan, KUM Peduli merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kalbar, Bank Kalbar, dan Jamkrida yang telah berjalan selama tiga tahun.
Dalam skema program tersebut, Pemprov Kalbar menanggung 50 persen bunga kredit serta 50 persen biaya penjaminan. Bank Kalbar bertugas menyalurkan pembiayaan modal usaha, sedangkan Jamkrida berperan memberikan penjaminan kredit.
Pembagian peran ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dengan beban biaya yang lebih ringan.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bantuan modal usaha dapat diterima oleh UMKM yang membutuhkan, sehingga mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menggerakkan perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.
Ia berharap program tersebut dapat menjangkau pelaku usaha secara tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan demikian, dukungan permodalan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlanjutan bisnis.
Program KUM Peduli juga disinergikan dengan pengembangan kawasan wisata terpadu Kota Singkawang. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi bagi UMKM yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menteri UMKM Tekankan Pendampingan Usaha
Maman Abdurrahman menilai perluasan pembiayaan tidak cukup hanya dengan menyediakan kredit. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola modal secara produktif dan mengembangkan usahanya.
Selain pengelolaan keuangan, akses pasar menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kemampuan meningkatkan produksi perlu disertai peluang pemasaran yang lebih luas agar penjualan dan kesinambungan usaha dapat terjaga.
Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta membantu UMKM memenuhi persyaratan pembiayaan formal atau menjadi usaha yang layak memperoleh kredit (bankable).
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.
Penyaluran KUR Sektor Produksi Capai 65,9 Persen
Selain KUM Peduli, pemerintah juga terus memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha memperoleh pembiayaan formal.
Maman menyebut sekitar 3,9 juta pelaku UMKM tercatat baru pertama kali mendapatkan akses pembiayaan formal melalui program KUR selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyampaikan bahwa dari total alokasi KUR sebesar Rp300 triliun pada 2026, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal 65 persen.
Menurut Maman, pembiayaan yang diarahkan ke sektor produksi penting untuk mendukung pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Ia berharap semakin banyak UMKM di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan.
