Kemarau Panjang Berdampak ke Warga, Pemkot Pontianak Perkuat Penanganan Krisis

Kalbar24.com-Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, memperkuat langkah penanganan terhadap berbagai dampak kemarau panjang yang mulai memengaruhi sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Persoalan yang menjadi perhatian meliputi kualitas udara akibat karhutla, ketersediaan air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan hingga pergerakan harga kebutuhan pokok.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi kemarau menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperbaiki penanganan di berbagai sektor.

"Dampak kemarau panjang mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat penanganan sekaligus melakukan pembenahan di berbagai sektor," ujarnya usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Kantor Wali Kota, Senin.

Menurut Edi, perubahan kondisi yang terjadi di lapangan membutuhkan respons pemerintah yang lebih cepat. Sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus ditangani secara terpadu agar dampaknya tidak semakin meluas.

“Persoalan itu terkait kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” jelas dia kembali.

Salah satu perhatian pemerintah adalah dampak kemarau terhadap ketersediaan air. Intrusi air asin menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih. Di sisi lain, kondisi cuaca kering juga berkaitan dengan munculnya persoalan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan.

Edi menilai jajaran pemerintah daerah perlu meningkatkan kepekaan terhadap perubahan situasi sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respons, peduli, dan tanggap harus terus menjadi cara kita bekerja,” katanya.

Selain penanganan persoalan yang sudah muncul, Pemkot Pontianak meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program yang telah masuk dalam APBD Perubahan. Pelaksanaan kegiatan tetap harus mengikuti ketentuan administrasi serta prinsip akuntabilitas.

“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.

Penanganan dampak kemarau, kata Edi, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kolaborasi diperlukan dengan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan hingga masyarakat.

Program Indonesia ASRI juga akan terus didorong melalui berbagai kegiatan nyata yang berkaitan dengan kebersihan, lingkungan dan peningkatan kualitas ruang kota.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Pontianak ingin membangun pola kerja pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi serta mampu memberikan respons lebih cepat terhadap persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” kata dia.