Indonesia Jajaki Kerja Sama Teknologi Pertanian dan Hilirisasi Rumput Laut dengan China
kalbar24.com – Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan empat perusahaan China untuk mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian dan kelautan Indonesia. Kerja sama yang masih dalam tahap penjajakan ini mencakup perdagangan kacang hijau dan rumput laut, teknologi pengolahan hasil panen, mekanisasi pertanian, hingga pengembangan produk bioteknologi kelautan.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Penjajakan berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Kementerian Transmigrasi ke China pada 12–18 Oktober 2026. Pembahasannya meliputi investasi, transfer teknologi, pengembangan industri pengolahan, dan perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan Indonesia.
“Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Kontrak Kacang Hijau dan Rumput Laut Capai Rp350 Miliar
Dalam kunjungan tersebut, Iftitah bertemu dengan China National Township Enterprises Co Ltd (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co Ltd (DJI), dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc. Keempat perusahaan memiliki fokus usaha berbeda, mulai dari perdagangan komoditas hingga teknologi pertanian dan pengolahan bahan baku kelautan.
Dalam pertemuan dengan CNTEC, dipaparkan kontrak perdagangan sepanjang 2026 untuk dua komoditas Indonesia. Kontrak kacang hijau mencapai 7.900 ton dengan nilai US$9,86 juta atau sekitar Rp176,48 miliar.
Sementara itu, kontrak perdagangan rumput laut penghasil karagenan mencapai 6.100 ton senilai US$9,73 juta atau sekitar Rp174,16 miliar.
Jika digabungkan, kedua kontrak tersebut mencakup 14.000 ton komoditas dengan nilai sekitar US$19,59 juta atau setara Rp350,64 miliar.
Angka tersebut merupakan kontrak perdagangan yang dipaparkan perusahaan, bukan investasi baru atau kontrak yang ditandatangani dalam pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi. CNTEC juga menyampaikan minat untuk melanjutkan perdagangan dan menjajaki komoditas pertanian Indonesia lainnya.
Teknologi Pengolahan hingga Drone Pertanian
Selain memperluas pasar, pemerintah menjajaki pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat rantai pasok pertanian.
Bersama FAMSUN Group, pembahasan mencakup teknologi penyimpanan biji-bijian, logistik pertanian, industri pangan dan pakan ternak, serta sistem pengolahan berbasis digital.
Teknologi tersebut berpotensi mendukung pembangunan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil panen. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan membantu menjaga kualitas produk sekaligus mengurangi kehilangan hasil setelah panen.
Sementara itu, pembicaraan dengan DJI berfokus pada penggunaan pesawat nirawak atau drone untuk mendukung kegiatan pertanian dan budi daya perairan.
Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyemprotan, penebaran benih dan pupuk, pemberian pakan dalam budi daya perairan, serta pengangkutan barang sesuai kebutuhan operasional. Pemerintah juga melihat peluang pelatihan operator dan teknisi lokal untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut.
Di sektor kelautan, penjajakan dengan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc mencakup pengembangan produk turunan rumput laut, termasuk biostimulan pertanian dan bahan pendukung kesehatan tanah serta produktivitas tanaman.
Pengembangan ini masih memerlukan kajian lanjutan terkait ketersediaan bahan baku, teknologi pengolahan, kepastian pasokan, dan peluang kemitraan dengan produsen dalam negeri.
Kawasan Transmigrasi Diarahkan Jadi Pusat Pengolahan
Kementerian Transmigrasi mendorong agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berkembang sebagai pusat industri pengolahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.
Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memetakan potensi komoditas, kesiapan lokasi, kebutuhan infrastruktur, skema investasi, dan model kemitraan yang memungkinkan petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlibat dalam rantai produksi.
Hilirisasi di tingkat daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan membuat nilai tambah komoditas lebih banyak dinikmati masyarakat di wilayah penghasil.
Namun, realisasi manfaat tersebut masih bergantung pada tindak lanjut penjajakan, kepastian investasi, kesiapan produksi, serta pelaksanaan proyek yang konkret.
Dengan demikian, peluang kerja sama dengan perusahaan China tidak hanya berorientasi pada perdagangan komoditas, tetapi juga pada pengembangan teknologi dan industri pengolahan yang dapat memperkuat ekonomi kawasan transmigrasi.
