Dampak Karhutla Kayong Utara: 1.314 KK Krisis Air Bersih, Bupati Romi Lobi Pemerintah Pusat
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, meninggalkan dampak ikutan yang masif terhadap infrastruktur publik. Bencana lingkungan tersebut tidak hanya menghanguskan vegetasi dan memicu polusi udara, melainkan juga merusak jaringan pipa transmisi air bersih vital, yakni Pipa Sungai Buloh. Akibat kerusakan parah pada infrastruktur penunjang tersebut, sebanyak 1.314 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga desa harus menghadapi krisis air bersih yang cukup parah dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi situasi darurat yang mengancam hajat hidup ribuan warga ini, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengambil langkah cepat dengan mendatangi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) di Pontianak pada Rabu, 4 November lalu. Kunjungan strategis ini dilakukan sebagai bentuk upaya lobi serta koordinasi intensif kepada pemerintah pusat melalui instansi vertikal terkait. Langkah proaktif tersebut dimaksudkan agar penanganan dan perbaikan jaringan pipa yang rusak dapat segera dimasukkan ke dalam skala prioritas anggaran maupun program pemulihan infrastruktur nasional.
Kerusakan pada jalur distribusi air Sungai Buloh praktis melumpuhkan suplai harian yang selama ini diandalkan oleh masyarakat setempat. Tanpa adanya intervensi cepat dari pemerintah pusat, pemulihan sarana air bersih dikhawatirkan akan memakan waktu lama mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara. Oleh sebab itu, sinergi lintas instansi ini dipandang sebagai jalan keluar paling rasional guna mempercepat normalisasi fasilitas umum yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di tiga desa terdampak tersebut.
Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di kantor BWSK I Pontianak tersebut, Bupati Romi memaparkan secara rinci mengenai kondisi faktual di lapangan serta mendesak agar penanganan darurat dapat segera direalisasikan. Pemkab Kayong Utara berkomitmen untuk terus mengawal proses koordinasi ini hingga tahap eksekusi di lapangan benar-benar tuntas. Kehadiran kepala daerah secara langsung dalam forum lobi tingkat regional hingga pusat ini menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam merespons aduan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat amukan si jago merah di kawasan hutan dan lahan beberapa waktu lalu.
Bencana karhutla di wilayah Kayong Utara sendiri memang menjadi sorotan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah mengelola alokasi anggaran penanganan karhutla senilai Rp20 miliar yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat mitigasi, pengadaan sarana pencegahan, serta penanggulangan titik api di daerah rawan. Namun, kompleksitas dampak ikutan dari bencana ekologis ini ternyata turut merangsek sektor infrastruktur vital, termasuk jaringan pipa air bersih yang melintasi kawasan hutan yang terbakar.
Panas ekstrim serta kobaran api yang melalap kawasan sekitar sumber air terbukti mampu melumerkan dan merusak instalasi pipa plastik serta struktur penunjang transmisi air baku. Kondisi inilah yang menyebabkan aliran air bersih dari Sungai Buloh terhenti total ke permukiman warga. Masyarakat di tiga desa terdampak terpaksa harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka sehari-hari, mulai dari mengandalkan pasokan air tadah hujan hingga membeli air dari penjual keliling dengan biaya tambahan yang cukup membebani ekonomi keluarga.
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap agar pihak BWSK I Pontianak beserta kementerian teknis terkait di Jakarta dapat segera menerjunkan tim teknis untuk melakukan investigasi lapangan dan penghitungan estimasi kerugian secara menyeluruh. Dengan adanya data teknis yang valid, tahapan rehabilitasi jaringan pipa Sungai Buloh bisa segera dimasukkan dalam daftar proyek perbaikan darurat. Percepatan penanganan infrastruktur ini sangat krusial agar keresahan warga dapat segera mereda dan distribusi air bersih bisa kembali mengalir normal seperti sediakala.
Melalui langkah lobi yang masif dan terstruktur ini, Bupati Romi optimistis bahwa pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan fasilitas dasar di Kayong Utara. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan pascabencana yang berdimensi luas ini. Warga di tiga desa kini hanya bisa menaruh harapan besar agar realisasi perbaikan pipa air bersih dapat segera dikerjakan dalam waktu dekat, sehingga hak dasar mereka atas air bersih yang layak dan sehat dapat segera terpenuhi kembali secara berkelanjutan.
