BRIN Petakan Sebaran Asap Karhutla, Kalimantan Waspada Ancaman Super El Niño

kalbar24.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berpotensi menimbulkan polusi udara lintas negara ketika partikel asap terbawa angin menuju wilayah negara tetangga. Ancaman tersebut menjadi perhatian di tengah proyeksi fenomena Super El Niño 2026–2027 yang dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan tekanan panas ekstrem.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan pemodelan atmosfer untuk mempelajari pergerakan partikel halus PM2.5 yang dihasilkan karhutla. Hasil simulasi awal menunjukkan Kalimantan, Sumatra, dan Papua menjadi wilayah dengan konsentrasi partikel tinggi di sekitar sumber kebakaran.

Dalam simulasi tersebut, konsentrasi PM2.5 di sejumlah titik diperkirakan melampaui 7.500 mikrogram per meter kubik. Nilai maksimum hasil pemodelan pada akhir Agustus 2026 bahkan tercatat lebih dari 12.000 mikrogram per meter kubik.

Namun, angka tersebut merupakan hasil simulasi yang belum divalidasi secara menyeluruh menggunakan pengamatan lapangan. Karena itu, nilainya tidak dapat langsung dianggap sebagai konsentrasi aktual yang dihirup masyarakat di lokasi tertentu.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA) BRIN, Ardhi Adhary Arbain, menjelaskan bahwa arah dan kecepatan angin berperan penting dalam menentukan sebaran polutan dari kebakaran.

“PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Karena ukurannya, partikel ini menjadi salah satu perhatian penting dalam persoalan kualitas udara. Ketika terbawa angin melintasi wilayah negara, persoalan tersebut berkembang menjadi polusi lintas batas atau transboundary PM2.5,” ujar Ardhi, Jumat (2/10).

Simulasi Menunjukkan Potensi Asap Melintasi Negara

Dalam penelitiannya, Ardhi menggunakan model Weather Research and Forecasting coupled with Chemistry (WRF-Chem), yang menggabungkan simulasi kondisi meteorologi dan proses kimia di atmosfer.

Data emisi kebakaran dipadukan dengan informasi penginderaan jauh dari Sentinel serta MODIS/VIIRS untuk menyusun inventori emisi PM2.5.

Simulasi awal menunjukkan angin dominan pada Agustus 2026 bergerak dari tenggara, kemudian berbelok ke timur laut setelah melewati ekuator. Pola tersebut memungkinkan partikel dari sumber kebakaran di Indonesia terbawa menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Thailand.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla dapat melampaui batas administratif wilayah maupun negara. Meski demikian, luas dan tingkat paparan asap di setiap daerah tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan perlu dikonfirmasi menggunakan pengamatan aktual.

Ketika dibandingkan dengan Agustus 2015, simulasi pada 2026 memperlihatkan pola sebaran PM2.5 yang cenderung lebih terlokalisasi. Namun, konsentrasi di sejumlah titik sumber diperkirakan lebih tinggi. Papua Selatan juga terlihat memberikan kontribusi sumber polutan yang lebih dominan dibandingkan periode pembanding tersebut.

Ardhi menegaskan bahwa hasil penelitian masih dikembangkan dan belum divalidasi secara menyeluruh. Tim peneliti juga mengembangkan pendekatan pemodelan lain menggunakan model kimia CHIMERE yang dijalankan secara offline, sehingga proses meteorologi dan kimia atmosfer dapat dianalisis secara terpisah.

Super El Niño Berpotensi Memperpanjang Kekeringan

Selain memetakan pergerakan asap, peneliti BRIN menyoroti risiko iklim yang dapat memperburuk kondisi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Peneliti Senior PRIMA BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan fenomena Super El Niño pada 2026–2027 berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan tekanan panas ekstrem di sejumlah daerah.

Menurut Erma, dampak El Niño di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan pembagian wilayah utara dan selatan ekuator. Kondisi lokal serta topografi turut memengaruhi pola hujan dan tingkat kekeringan.

Ia mencontohkan Bogor yang masih dapat mengalami hujan akibat pengaruh kondisi setempat dan topografi pegunungan, sedangkan Lamongan, Jawa Timur, dapat mengalami periode kering yang lebih panjang.

Analisis menggunakan indeks Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) juga menyoroti potensi kerentanan Kalimantan dan Papua terhadap tekanan panas serta peningkatan risiko kebakaran hutan.

Berdasarkan simulasi dan analisis 14 model iklim NASA NEX-GDDP, ancaman kekeringan akibat El Niño diproyeksikan berlanjut hingga periode 2027–2028. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, meskipun dampak aktual di setiap wilayah tetap bergantung pada perkembangan kondisi iklim.

Kerja Sama Riset untuk Antisipasi Iklim Ekstrem

Mark Merrifield dari Scripps Institution of Oceanography menyampaikan bahwa anomali suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa menunjukkan sinyal menuju fase Super El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Untuk periode Oktober–Desember 2026, Mark menyebut terdapat peluang 75 persen bahwa fenomena tersebut akan menjadi peristiwa bersejarah dengan kekuatan melampaui El Niño sebelumnya sejak 1950-an. Pernyataan tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan dalam webinar internasional, bukan kepastian bahwa rekor tersebut akan terlampaui.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman iklim ekstrem. Kolaborasi antara BRIN dan Scripps Institution of Oceanography akan ditindaklanjuti melalui pembahasan proposal penelitian dan mobilisasi sumber daya bersama.

Dwisuryo juga menyoroti kesiapan pengoperasian kapal riset Baruna Jaya milik BRIN untuk mendukung penelitian dinamika iklim.

Bagi Kalimantan, potensi sebaran asap dan risiko kekeringan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebelum kebakaran meluas. Pengawasan titik panas, pemantauan kualitas udara, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta antisipasi tekanan panas perlu berjalan beriringan.

Pemodelan atmosfer dapat membantu memperkirakan arah pergerakan polutan dan mengenali wilayah yang berpotensi terdampak. Namun, hasil simulasi tetap perlu dipadukan dengan pengukuran kualitas udara di lapangan agar kebijakan penanganan didasarkan pada kondisi aktual.