BBM Sulit Didapat, Bupati Ketapang Desak Pertamina Perhatikan Kebutuhan Daerah
kalbar24.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta Pertamina dan instansi terkait memberi perhatian serius terhadap kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kesulitan masyarakat mendapatkan BBM dalam beberapa waktu terakhir dinilai telah mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Ketapang mengaku terus berupaya mencari solusi melalui koordinasi dengan pihak terkait. Salah satu langkah yang didorong ialah penambahan pasokan BBM agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah dapat terpenuhi.
"Sejak awal, saya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya mencari solusi melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk meminta agar Pertamina menambah pasokan BBM," kata Alex.
Alexander menjelaskan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota BBM. Penetapan alokasi dan pengaturan distribusi menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan, serta badan usaha yang menjalankan penyediaan dan penyaluran BBM.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak memiliki kewenangan menetapkan kuota BBM. Namun, saya bersama jajaran pemerintah daerah akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan agar kebutuhan BBM di Ketapang mendapat perhatian serius," tegasnya.
Ia mengungkapkan, permintaan agar alokasi BBM Ketapang tidak dikurangi telah disampaikan kepada Pertamina sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, pemerintah daerah berharap pasokan dapat ditingkatkan sesuai perkembangan ekonomi, mobilitas penduduk, dan kebutuhan riil di lapangan.
"Kebutuhan BBM Ketapang perlu diperhitungkan berdasarkan perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kebutuhan riil di lapangan agar aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah dapat berjalan lancar," ujarnya.
Selain mendorong kecukupan pasokan, Bupati Ketapang juga meminta pengawasan distribusi diperketat, mulai dari penyalur atau jobber hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) diharapkan memastikan proses penyaluran berlangsung tertib, sesuai ketentuan, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Alexander menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolres Ketapang untuk mendukung pengawasan serta menjaga ketertiban di lapangan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, dan pihak terkait lainnya guna memperjuangkan kelancaran distribusi serta kecukupan pasokan BBM.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.
"Saya memahami bahwa masyarakat membutuhkan kepastian dan perbaikan nyata. Karena itu, persoalan ini akan terus kita kawal agar pasokan dan distribusi BBM semakin baik," ungkapnya.
"Saya memohon pengertian dan kesabaran masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain," pungkas Alex.
