Bantuan Presiden untuk Karhutla Kalbar Capai Rp205 Miliar, Ini Rinciannya
kalbar24.com – Pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar Bantuan Presiden untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2026 bagi sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat penanganan karhutla yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, masyarakat dan berbagai unsur terkait.
Dari total anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima Rp40 miliar. Selain itu, sejumlah kabupaten dan kota juga memperoleh alokasi bantuan dengan nominal berbeda.
Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kapuas Hulu, serta Kota Pontianak masing-masing mendapatkan Rp20 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang masing-masing memperoleh Rp15 miliar. Kabupaten Sintang dan Melawi mendapatkan masing-masing Rp10 miliar.
Sementara itu, terdapat empat kabupaten yang tidak menerima alokasi langsung dari Bantuan Presiden Penanganan Karhutla 2026. Keempat daerah tersebut yakni Sekadau, Sanggau, Mempawah dan Landak.
Meski demikian, Pemprov Kalbar memberikan perhatian terhadap wilayah yang tidak memperoleh bantuan langsung tersebut. Pasalnya, kejadian karhutla juga masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan alokasi Rp40 miliar yang diterima pemerintah provinsi untuk membantu penanganan karhutla di daerah yang membutuhkan, termasuk kabupaten yang tidak memperoleh alokasi langsung dari pemerintah pusat.
Dana tersebut akan diarahkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini diharapkan dapat membuat dukungan penanganan karhutla lebih merata sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mendorong sinergi antarpihak dalam menghadapi ancaman karhutla. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat dan pihak swasta dinilai penting untuk memperkuat pencegahan sekaligus penanganan kebakaran.
Dengan dukungan anggaran tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal, termasuk di wilayah yang memiliki potensi kebakaran dan membutuhkan dukungan tambahan.
