Prabowo Perintahkan BMKG dan BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca di Sumatra
kalbar24.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait untuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Langkah tersebut ditujukan untuk menekan risiko bencana susulan, khususnya banjir dan tanah longsor, di tengah meningkatnya potensi hujan menjelang puncak musim hujan.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi penanganan pascabencana di Sumatra sekaligus kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengungkapkan terdapat 41 kejadian bencana susulan di sejumlah wilayah terdampak selama April hingga November 2026.
Menurut Tito, upaya mitigasi dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat apabila banjir kembali terjadi.
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan prakiraan musim hujan di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar daerah diperkirakan memasuki musim hujan pada November dan Desember, sedangkan periode puncaknya berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
BMKG mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi hingga ekstrem.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini cuaca yang dapat diakses masyarakat hingga tingkat kecamatan. Informasi yang disampaikan mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, serta ancaman bencana lainnya.
Pemetaan daerah rawan banjir dan longsor juga dilakukan bersama BNPB sebagai dasar penentuan langkah mitigasi.
Dua pendekatan operasi modifikasi cuaca
Faisal menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Salah satunya dengan mengupayakan hujan turun lebih awal di wilayah perairan atau kawasan yang dinilai tidak berisiko menimbulkan dampak berbahaya.
Pendekatan lainnya menggunakan bahan semai berukuran kecil, flare, atau kapur tohor untuk memengaruhi proses pembentukan hujan.
Meski demikian, pelaksanaan OMC di wilayah terdampak bencana harus mempertimbangkan kondisi serta status kebencanaan setempat. Pemerintah daerah dapat menetapkan status siaga darurat sehingga BNPB dapat menjalankan operasi dengan supervisi BMKG.
Normalisasi 38 sungai masih berjalan
Selain pengendalian cuaca, pemerintah juga melanjutkan normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana Sumatra. BMKG menyebut sekitar 38 sungai masih dalam proses normalisasi atau belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Sedimentasi yang menumpuk di alur sungai menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani karena dapat meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras berlangsung.
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam percepatan normalisasi tersebut, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi ini dapat mengurangi risiko bencana lanjutan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat dapat berjalan lebih lancar.
