Gubernur Kalbar Minta Camat Kawal Program Pemerintah hingga ke Desa
kalbar24.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, meminta para camat memperkuat koordinasi pemerintahan agar kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif hingga ke tingkat desa.
Menurut Norsan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Peran tersebut perlu dioptimalkan agar berbagai program pemerintah berjalan selaras dan sesuai kebutuhan warga.
Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, tugas camat tidak cukup hanya berkutat pada urusan administrasi. Aparatur di tingkat kecamatan juga harus mampu mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta merespons persoalan yang muncul di wilayahnya.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.
Ia menilai, tantangan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin beragam. Karena itu, camat dituntut memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat, mampu mengambil langkah secara tepat, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Norsan juga meminta camat ikut mengawal sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan.
Pelaksanaan program-program tersebut, lanjutnya, membutuhkan keterlibatan aparatur kecamatan dan pemerintah desa agar koordinasi berjalan baik serta penerima manfaat sesuai dengan sasaran.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain mengawal program pembangunan, para camat juga diminta meningkatkan mutu pelayanan publik. Norsan menekankan pelayanan harus dilakukan secara humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga. Untuk itu, camat perlu mengenali kebutuhan wilayah, menampung aspirasi masyarakat, serta memastikan persoalan di daerah mendapatkan tindak lanjut.
Melalui rakor tersebut, Norsan berharap seluruh camat memiliki pemahaman dan komitmen yang sejalan dalam mendukung kebijakan pembangunan Kalimantan Barat.
Ia juga mengusulkan agar pertemuan koordinasi berikutnya dikemas lebih interaktif, termasuk melalui kegiatan luar ruangan atau outbound. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat komunikasi dan kebersamaan antarcamat.
Penguatan koordinasi di tingkat kecamatan diharapkan dapat membantu pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok Kalimantan Barat.
