Ancaman Bencana Ekologis & Solusi Palsu: Desakan WALHI Kalbar untuk Pengakuan Hak Rakyat di COP31

Menjelang perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, situasi krisis lingkungan di tanah air kembali memicu alarm darurat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama elemen jaringan masyarakat sipil dengan tegas menyoroti masifnya ancaman bencana ekologis sekaligus membongkar berbagai bentuk kebijakan yang dinilai sebagai solusi palsu atas krisis iklim. Aliansi ini mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk berhenti menggunakan narasi semu dan segera mengambil langkah nyata dengan mengakui secara penuh kedaulatan hak-hak komunitas lokal serta masyarakat adat di tingkat tapak.

Puncak keresahan tersebut diekspresikan melalui aksi publik yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Dalam aksi damai tersebut, aliansi masyarakat sipil membentangkan berbagai pesan kritis, termasuk seruan utama berbunyi Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now (Mendahulukan kehidupan daripada keuntungan, akui hak masyarakat sekarang) serta seruan regional untuk menghentikan eksploitasi dan melindungi ruang hidup warga. Keterlibatan berbagai lembaga seperti Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, hingga Paramedis Jalanan menegaskan bahwa gelombang perlawanan terhadap kerusakan ekologis ini melibatkan solidaritas lintas sektor yang solid.

Kondisi faktual di lapangan memperlihatkan bahwa wilayah Kalimantan Barat berada dalam cengkeraman krisis ekologis yang akut dan sistemik. Berdasarkan data pemantauan analisis citra satelit Nusantara Atlas periode Januari hingga September, luas indikatif lahan yang terbakar di provinsi ini melonjak hingga menyentuh angka 278.172 hektare, menempatkannya pada posisi tertinggi kedua secara nasional. Menanggapi situasi darurat ini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyampaikan penegasan penting di tengah-tengah massa aksi:

“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” kata Sri Hartini.

Pernyataan tersebut memetakan akar masalah yang sebenarnya, bahwa bencana tahunan berupa kabut asap pekat dan banjir bandang bukanlah semata-mata fenomena alam atau takdir iklim global, melainkan akibat langsung dari buruknya tata kelola perizinan korporasi ekstraktif. Konsesi-konsesi skala besar terus mendominasi lanskap alam tanpa dibarengi akuntabilitas hukum yang memadai bagi para korporasi pelanggar lingkungan.

Persoalan kian pelik tatkala intervensi kebijakan mitigasi nasional dan internasional kerap kali terjebak dalam jebakan komodifikasi alam. Alih-alih memulihkan ekosistem yang rusak dan mengembalikan hak kelola kepada masyarakat yang terbukti konsisten merawat hutan, negara sering kali mengandalkan skema perdagangan karbon dan solusi berbasis pasar yang sarat akan unsur greenwashing. Padahal, masyarakat di tingkat tapak telah lama membuktikan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara mandiri, seperti pengelolaan sistem penyangga kehidupan dan wilayah kelola tradisional.

Sebagai respons konkret atas kondisi tersebut, WALHI Kalbar bersama jaringan masyarakat sipil secara resmi merumuskan dan menyampaikan empat tuntutan utama yang wajib dibawa serta diperjuangkan oleh delegasi resmi Indonesia di panggung global COP31:

• Pertama, mendesak penghentian segera segala bentuk solusi palsu atas krisis iklim yang berkedok transisi energi palsu maupun proyek monokultur skala besar yang justru memperluas deforestasi.

• Kedua, menuntut evaluasi menyeluruh serta pencabutan izin konsesi korporasi yang terbukti memicu bencana ekologis, kebakaran hutan, dan merampas ruang hidup masyarakat.

• Ketiga, mendorong implementasi pendekatan non-pasar yang selaras dengan Pasal 6.8 Perjanjian Paris, di mana fokus utamanya diarahkan pada perlindungan ekosistem serta pengakuan hak komunitas, alih-alih terjebak dalam instrumen pasar karbon yang komersial.

• Keempat, menuntut adanya akuntabilitas pasca-perhelatan COP31, agar prinsip keadilan iklim dan ekologis benar-benar diletakkan sebagai fondasi utama dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Penegasan senada juga disampaikan untuk menutup rangkaian seruan moral dari bumi Khatulistiwa tersebut. Dalam pandangan WALHI Kalbar, tanah-tanah adat dan wilayah kelola rakyat bukanlah wilayah kosong yang bebas dieksploitasi demi kepentingan investasi segelintir elite. Komitmen negara di forum internasional seperti COP31 tidak akan memiliki legitimasi moral yang kuat apabila di saat yang sama perusakan lingkungan di tingkat lokal terus dibiarkan berlangsung atas nama pembangunan. Mengakhiri catatan aksi tersebut, Sri Hartini kembali menegaskan posisi perlawanan rakyat melalui kalimat penutupnya:

“Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi.”