Pemkot Pontianak Usulkan Tambahan Modal Perumda Air Minum Lewat Ranperda
kalbar24.com – Pemerintah Kota Pontianak mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset, serta mendukung pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD).
Salah satu usulan yang menjadi perhatian dari empat Ranperda tersebut adalah penambahan penyertaan modal pemerintah kota kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Menurut Edi, pengajuan empat Ranperda merupakan bagian dari penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus upaya memperkuat tata kelola dan pelayanan publik.
Ranperda pertama mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Pencabutan kedua aturan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan kedua berkaitan dengan perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah. Penyempurnaan regulasi ini diperlukan setelah adanya perubahan ketentuan nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
Penguatan aturan pengelolaan aset daerah dinilai penting agar pemanfaatan barang milik pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tata kelola keuangan daerah.
Selanjutnya, Ranperda ketiga mengatur penyelenggaraan transportasi di Kota Pontianak. Regulasi tersebut mencakup pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, serta pengawasan operasional transportasi.
Edi menjelaskan, karakteristik Pontianak yang memiliki jaringan sungai menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan transportasi. Karena itu, pengaturan nantinya diharapkan mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelasnya.
Pengembangan sistem transportasi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung distribusi orang dan barang.
Sementara itu, Ranperda keempat mengatur penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Edi menerangkan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat BUMD. Selain mendukung pengembangan perusahaan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan mengenai sumber modal BUMD, termasuk penyertaan modal pemerintah daerah melalui APBD, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Edi.
Pemkot Pontianak berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui pembaruan aturan tersebut, pemerintah kota menargetkan pengelolaan aset dan kelembagaan semakin tertata, sistem transportasi lebih terintegrasi, serta kapasitas perusahaan daerah dapat diperkuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
