IMM Pontianak Soroti Ketimpangan Pembangunan Kalbar, Akses Pedalaman Disorot
kalbar24.com – Ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedalaman Kalimantan Barat menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Mengangkat tema “Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik”, forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, tokoh adat, mahasiswa, dan kelompok kepemudaan untuk membahas persoalan pembangunan di Kalbar.
Kegiatan yang berlangsung di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Kota Pontianak, itu dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis kepemudaan. Tiga narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak R.M. Nasir, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi.
Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, mengatakan diskusi tersebut berangkat dari keprihatinan mahasiswa terhadap pembangunan Kalbar yang dinilai belum merata.
Menurut Ridwan, persatuan di wilayah Borneo perlu didukung pemerataan infrastruktur, kesempatan ekonomi, serta pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat hingga kawasan pedalaman.
Ia menilai pengelolaan sumber daya alam daerah juga perlu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Merawat integrasi di tanah Borneo tidak cukup hanya dengan narasi atau slogan persatuan. Ketimpangan infrastruktur, belum meratanya kue ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam kita sendiri, hingga akses pelayanan publik di pedalaman yang masih mahal dan sulit adalah persoalan nyata yang harus dijawab bersama,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik agar pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan atau menguntungkan kelompok tertentu.
Dalam pemaparannya, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak R.M. Nasir menyampaikan bahwa sejumlah indikator infrastruktur dasar di Kota Pontianak, seperti cakupan listrik, layanan air bersih PDAM, dan kondisi jalan mantap, berdasarkan data BPS telah berada di atas 80 hingga 90 persen.
Nasir menjelaskan, perbedaan pertumbuhan antarwilayah di Kota Pontianak antara lain dipengaruhi perhitungan investasi sektor swasta dan kondisi geografis, termasuk keberadaan lahan gambut.
Sementara itu, Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng menyoroti pengelolaan sumber daya alam Kalbar. Ia menilai komoditas seperti bauksit, emas, kelapa sawit, dan tanah liat belum sepenuhnya memberikan nilai tambah industri yang optimal bagi daerah.
Menurut Alex, pengolahan sumber daya alam perlu dikembangkan agar manfaat ekonomi, termasuk penerimaan pajak dan aktivitas industri, dapat lebih dirasakan di Kalbar.
Ia juga mengangkat persoalan banjir yang berkaitan dengan drainase, kemacetan, serta kebutuhan percepatan pembangunan Jembatan Kapuas III.
Adapun Ketua Kaum Muda Kapuas Raya Shirat Nurwandi menyoroti keterbatasan akses jalan dan telekomunikasi yang masih dihadapi sebagian masyarakat pedalaman. Ia mencontohkan wilayah Ujung Melawi yang membutuhkan biaya perjalanan hingga Rp1 juta untuk pulang-pergi menuju ibu kota kecamatan.
Shirat menegaskan, pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah, bukan sekadar bentuk kemurahan hati pejabat.
“Program dan pelayanan publik dari pemerintah bukanlah bentuk kemurahan hati atau sedekah pejabat, melainkan hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi dan ditagih,” tegasnya.
Melalui diskusi tersebut, PC IMM Pontianak berharap berbagai perspektif yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Organisasi mahasiswa itu juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pemerataan pembangunan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari kawasan pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat.
