Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

Disorot Skandal Penyaluran KUR, Manajemen Bank Kalbar Siap Evaluasi Prosedur Perbankan

✍️ Yansen Gunawan 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Bank Kalbar Kantor Pusat.
Bank Kalbar Kantor Pusat. Foto: detik.com

Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) akhirnya angkat bicara merespons sorotan tajam publik terkait dugaan penyimpangan atau fraud dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebagai respons atas peningkatan status perkara ke tahap penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), institusi perbankan pelat merah tersebut menyatakan komitmen penuh untuk memperketat sistem pengendalian internal serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional perusahaan. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan seluruh lini bisnis tetap berjalan sesuai koridor hukum, menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential banking), serta mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat yang sempat terguncang akibat mencuatnya skandal ini ke ruang publik.

Komitmen pembenahan tersebut disampaikan secara langsung oleh perwakilan manajemen Bank Kalbar, Azmi, ketika memberikan keterangan resmi kepada awak media di Pontianak. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pihak manajemen memandang serius setiap dinamika maupun permasalahan yang menyita perhatian publik luas, khususnya yang berkaitan dengan integritas penyaluran fasilitas pembiayaan bersubsidi pemerintah. Evaluasi sistemik dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar celah-celah penyalahgunaan wewenang dapat ditutup rapat dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kami juga memandang bahwa setiap kejadian yang menjadi perhatian publik harus disikapi secara serius melalui evaluasi dan penguatan sistem pengendalian internal. Komitmen kami adalah memastikan Bank Kalbar terus menjalankan kegiatan usaha secara profesional, prudent, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasabah," ujar Azmi kepada detikKalimantan, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Azmi merinci bahwa penguatan lini pengendalian internal ini tidak hanya berfokus pada tahap akhir penyaluran, melainkan diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Proses tersebut mencakup seluruh tahapan krusial dalam aktivitas perbankan, mulai dari mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga, prosedur penyaluran kredit, ketelitian verifikasi dokumen, analisis mendalam terhadap tingkat kelayakan calon debitur, hingga pemantauan berkala terhadap penggunaan fasilitas kredit yang telah dicairkan kepada penerima manfaat. Dengan pengawasan berlapis ini, potensi penyimpangan diharapkan mampu terdeteksi secara dini sebelum menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas.

Menurut pemaparan manajemen, seluruh tahapan operasional perbankan diwajibkan untuk berjalan secara konsisten berpedoman pada prinsip kehati-hatian, batasan kewenangan yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan internal maupun regulasi eksternal yang berlaku. Azmi menambahkan bahwa penyempurnaan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi sekaligus memitigasi berbagai bentuk potensi penyimpangan operasional secara proaktif. Melalui langkah-langkah pembenahan ini, Bank Kalbar menegaskan tekadnya untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga nama baik dan profesionalisme seluruh pegawai di berbagai unit kerja.

Sorotan terhadap tata kelola bank daerah ini sendiri mengemuka seiring dengan langkah progresif yang diambil oleh aparat kepolisian. Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanudin telah mengonfirmasi bahwa penanganan perkara dugaan fraud dalam penyaluran KUR di Bank Kalbar telah resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan. Peningkatan status hukum ini dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan sejumlah indikasi awal, memeriksa serangkaian saksi kunci, serta mulai menghitung potensi kerugian keuangan yang timbul akibat penyimpangan prosedur tersebut.

Di tengah proses hukum yang sedang bergulir, berbagai elemen masyarakat dan praktisi hukum sebelumnya turut mendesak agar aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara transparan dan menyeluruh hingga menyentuh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab struktural. Kasus ini sempat memicu perhatian luas setelah mencuat dugaan penyalahgunaan identitas warga, termasuk kalangan mahasiswa, yang dicatut tanpa izin untuk pengajuan fasilitas kredit, serta dugaan keterlibatan oknum internal berinisial GER dalam pembagian dana pinjaman. Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh konstruksi perkara, aliran dana, serta keterlibatan pihak tertentu masih terus didalami secara obyektif melalui pengumpulan alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya langkah proaktif dari manajemen Bank Kalbar yang berjanji memperketat pengawasan internal, publik kini menaruh harapan besar agar proses hukum di Polda Kalbar dapat berjalan transparan, adil, andal, serta tuntas tanpa pandang bulu. Pembenahan tata kelola yang transparan dinilai sangat krusial untuk menyelamatkan marwah perbankan daerah sekaligus memastikan bahwa program pembiayaan kerakyatan seperti KUR benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas di Provinsi Kalimantan Barat.

YG
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update