KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Penunjukan Langsung Disorot
kalbar24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan proyek penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mekanisme tersebut menjadi perhatian penyidik karena sejumlah proyek menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan lebih cepat dalam kondisi darurat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggunaan mekanisme khusus tersebut berkaitan dengan karakter DSP yang diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan keadaan darurat. Dengan skema itu, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan tanpa melalui tahapan tender seperti pengadaan pada umumnya.
Namun, kemudahan tersebut diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu. KPK tengah menelusuri kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Penyidikan mencakup sejumlah proyek yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan penanggulangan bencana lainnya.
KPK Telusuri Dugaan Aliran Kickback
Dalam proses penyidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah staf BNPB untuk mendalami tahapan pengadaan, termasuk proses penunjukan langsung kepada perusahaan swasta yang mengerjakan proyek.
Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari kalangan swasta. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengungkap pelaksanaan proyek dan dugaan pemberian kickback atau imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB.
Budi menyebut dugaan pemberian imbalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua transaksi. Karena itu, penyidik masih menelusuri nilai proyek serta kemungkinan aliran uang yang berhubungan dengan perkara tersebut.
KPK berupaya mengurai hubungan antara penyedia barang dan jasa, proses penentuan pemenang pengadaan, hingga dugaan keuntungan yang diterima pihak-pihak tertentu.
KPK Koordinasi dengan Puspom TNI
Selain mendalami pihak internal BNPB dan perusahaan swasta, KPK juga berkoordinasi dengan TNI terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Budi mengatakan KPK telah menerima respons atas surat yang dikirimkan kepada Panglima TNI. Informasi mengenai konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan pihak terkait disebut telah ditindaklanjuti oleh institusi TNI.
KPK juga memperoleh informasi bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melakukan pemeriksaan internal. Koordinasi tersebut dilakukan agar dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB, KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Penanganan perkara tersebut dibagi ke dalam dua klaster penyidikan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026. Lima orang yang disebut sebagai tersangka dalam klaster ini terdiri atas pihak swasta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, pejabat BNPB Gabriel Purwaka Sigit, serta tenaga ahli Bima Setiawan dan Richard Erlangga.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap. Nama Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan juga disebut dalam klaster penyidikan tersebut.
KPK turut mendalami dugaan afiliasi sejumlah vendor penerima proyek penunjukan langsung dengan Bima Setiawan, yang disebut sebagai tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Penyidik masih menelusuri proses pengadaan, hubungan para pihak dengan perusahaan penyedia, serta dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.
Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan.
