DPRD Kalbar Desak Evaluasi Menyeluruh Penyaluran KUR Bank Kalbar
kalbar24.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap memperoleh akses pembiayaan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalbar, Usmandy, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum atas dugaan penyimpangan penyaluran KUR yang tengah ditangani Polda Kalbar. Ia berharap perkara tersebut diusut secara tuntas, objektif, dan transparan tanpa merugikan nasabah.
"Kita tentu menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, objektif, dan transparan tanpa merugikan nasabah," ujar Usmandy, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, sebagai bank milik daerah, Bank Kalbar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Terlebih, KUR merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha.
"Sebagai bank milik daerah, masyarakat tentu tetap menaruh harapan besar agar Bank Kalbar dapat menjaga amanah ini dengan baik. Apalagi program KUR merupakan instrumen yang sangat baik dan dibutuhkan untuk membantu permodalan pelaku UMKM kita," katanya.
Usmandy mengingatkan agar persoalan yang sedang ditangani aparat penegak hukum tidak sampai menghambat masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KUR.
Penyaluran kredit, menurutnya, harus tetap berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan serta perbaikan tata kelola internal.
"Karena itu, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola dan pengawasan diperkuat, penyaluran KUR kepada masyarakat yang berhak tetap berjalan lancar, dan ke depan Bank Kalbar bisa berbenah serta tumbuh lebih sehat," tutur Usmandy.
Dugaan Fraud KUR Bank Kalbar Masuk Tahap Penyidikan
Di sisi lain, penanganan dugaan penyimpangan penyaluran KUR Bank Kalbar telah meningkat ke tahap penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menghitung potensi kerugian akibat dugaan penyimpangan tersebut.
Dalam perkembangan perkara, muncul dugaan penggunaan identitas masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk pengajuan KUR tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum internal bank berinisial GER dalam pembagian dana kredit.
Meski demikian, dugaan tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Belum ada kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Usmandy menegaskan, masyarakat tidak hanya menantikan penyelesaian proses hukum, tetapi juga langkah nyata pembenahan manajemen Bank Kalbar agar kepercayaan publik tetap terjaga.
