WALHI Tolak Lahan Bekas Karhutla Dijadikan Kawasan PSN Pangan dan Energi
kalbar24.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah tidak menjadikan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai objek pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan dan energi. Organisasi lingkungan itu menilai kebijakan tersebut berisiko memicu alih fungsi kawasan serta melemahkan upaya pencegahan kebakaran.
WALHI mendorong pemerintah mengutamakan pemulihan ekosistem dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Desakan tersebut muncul di tengah rencana pemerintah memanfaatkan lahan terdegradasi untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi.
Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, menilai rencana pemanfaatan lahan bekas karhutla perlu dikaji secara cermat. Menurutnya, kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara pertanggungjawaban terhadap pihak yang diduga terlibat belum sepenuhnya dituntaskan.
Berdasarkan pemantauan yang disampaikan WALHI, sekitar 74 ribu titik panas dan titik api tercatat tersebar di 30 provinsi selama Agustus hingga Oktober 2026. Organisasi tersebut juga menyebut 13.576 titik berada di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam periode yang sama.
WALHI khawatir pemanfaatan lahan yang sebelumnya terbakar untuk proyek baru dapat menimbulkan insentif bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika lahan terbakar kemudian memperoleh peluang untuk dialihfungsikan, pembakaran dikhawatirkan dianggap sebagai jalan pintas untuk menyiapkan area proyek.
Organisasi tersebut juga menyoroti keberadaan titik panas di kawasan PSN. Untuk wilayah Tanah Papua, WALHI mencatat 8.324 titik panas sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sebanyak 2.747 titik di antaranya disebut berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di kawasan perkebunan tebu atau energy estate.
Temuan itu, menurut WALHI, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pangan dan energi, terutama yang berada di kawasan dengan kerentanan kebakaran.
Pemerintah Siapkan Jutaan Hektare Lahan
Di sisi lain, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menjelaskan pemerintah sedang mengkaji pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung program ketahanan pangan.
Pemerintah memperkirakan sekitar 6 juta hektare lahan dapat dipertimbangkan untuk program pangan setelah dilakukan kalibrasi ulang terhadap data dan peta kawasan.
Selain itu, terdapat rencana penyediaan sekitar 2 juta hektare untuk pengembangan perkebunan tebu guna mendukung target bahan bakar campuran etanol 50 persen atau E50. Namun, lokasi dan kesesuaian lahannya masih perlu diverifikasi melalui pencocokan berbagai peta sektoral.
Hanif menegaskan tidak semua lahan bekas kebakaran dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Area yang berada di dalam kawasan hutan negara harus dikembalikan fungsinya melalui pemulihan, sedangkan pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan akan disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan terkait.
Pemerintah juga menyatakan hutan alam tidak akan dijadikan objek konversi untuk proyek tersebut.
WALHI Desak Pemulihan dan Penegakan Hukum
WALHI menilai lahan bekas kebakaran, khususnya ekosistem gambut yang mengalami kerusakan, harus menjadi prioritas pemulihan. Organisasi itu merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
WALHI juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutla.
Dalam pandangan WALHI, pemanfaatan lahan bekas kebakaran tanpa penyelesaian kewajiban pemulihan berpotensi memperbesar persoalan lingkungan. Organisasi tersebut menyebut pemulihan kawasan gambut yang telah terbakar masih menghadapi tantangan, termasuk terbatasnya area yang kembali menjadi hutan.
Atas dasar itu, WALHI meminta pemerintah membatalkan rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk PSN. Mereka juga mendesak perusahaan pemegang konsesi bertanggung jawab atas pemulihan lahan serta meminta penegakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, WALHI mendorong evaluasi terhadap PSN di kawasan gambut, penghentian perluasan proyek food estate dan perkebunan tebu di Merauke, serta keterbukaan informasi mengenai lokasi lahan yang disiapkan untuk proyek pangan dan energi.
