Bupati Sambas Desak Pembukaan Kembali PLBN Aruk demi Perekonomian Warga Perbatasan
Pemerintah Kabupaten Sambas secara tegas mendesak agar operasional pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, dapat segera dibuka dan berjalan normal kembali. Desakan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi strategis bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, menyusul penutupan sementara fasilitas penting tersebut akibat dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat pascakeributan antara warga setempat dengan aparat penegak hukum beberapa waktu lalu.
Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan hukum dan adat yang telah ditempuh tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan hidup orang banyak, khususnya aktivitas perekonomian dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara. Ia menilai bahwa penutupan jalur perlintasan internasional ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran distribusi logistik, aktivitas perdagangan lintas batas, hingga akses pelayanan kesehatan warga yang hendak berobat ke negeri jiran, Malaysia.
Lebih lanjut, dalam forum koordinasi bersama lembaga pengelola perbatasan tingkat nasional tersebut, pihak pemerintah daerah telah memaparkan langkah-langkah komprehensif guna memulihkan situasi kondusif di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen untuk mengawal penuh aspek keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh petugas instansi vertikal yang bertugas di gerbang perbatasan negara tersebut. Jaminan keamanan ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi otoritas pusat untuk segera mengaktifkan kembali seluruh loket pelayanan imigrasi, kepabeanan, serta karantina.
Sebelumnya, penutupan aktivitas di gerbang perbatasan internasional ini bermula dari adanya insiden ketegangan dan gesekan sosial yang melibatkan warga lokal dengan oknum petugas Bea Cukai di kawasan PLBN Aruk. Kejadian tersebut sempat memicu aksi protes hingga penghentian sementara seluruh aktivitas pelayanan lintas batas demi meredam situasi agar tidak semakin meluas. Kendati demikian, melalui mediasi panjang yang melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, serta aparat penegak hukum setempat, permasalahan tersebut akhirnya berhasil diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku, di mana proses perdamaian adat telah dilangsungkan secara terbuka untuk memulihkan hubungan baik antara masyarakat dan aparat.
Kendati proses penyelesaian sengketa adat telah tuntas disepakati oleh kedua belah pihak, kekhawatiran warga perbatasan terhadap mandeknya berbagai urusan administratif tetap menjadi fokus perhatian utama pemerintah daerah. Sejumlah warga mengeluhkan terganggunya jadwal keberangkatan untuk keperluan berobat rutin ke rumah sakit di Malaysia, tertahannya pasokan barang kebutuhan pokok, serta terhambatnya mobilitas para pekerja migran yang bergantung sepenuhnya pada kelancaran operasional pos lintas batas tersebut. Keadaan ini mendorong legislatif daerah serta berbagai elemen organisasi kepemudaan setempat untuk turut bersuara mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil kebijakan taktis guna memulihkan fungsi normal dari infrastruktur perbatasan tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi serta desakan dari masyarakat dan kalangan legislatif daerah, Bupati Sambas menegaskan bahwa sinergi lintas instansi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan BNPP pusat mutlak diperlukan agar proses normalisasi dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Pihaknya optimistis bahwa koordinasi intensif yang telah dibangun akan segera membuahkan hasil positif dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Sambas berharap agar otoritas pengelola perbatasan dapat segera mengeluarkan keputusan resmi terkait pembukaan kembali gerbang lintas batas negara Aruk. Dengan dipulihkannya aktivitas operasional ini, roda perekonomian masyarakat di Sajingan Besar dan sekitarnya diharapkan dapat segera bangkit kembali, serta mobilitas hubungan bilateral antarnegara dapat berjalan dengan aman, tertib, dan harmonis tanpa hambatan berarti di masa mendatang.
