PKB Kalbar Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
kalbar24.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi dan belum meratanya akses masyarakat terhadap peluang kesejahteraan. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik bertema Sosialisme Islam di Pontianak, Minggu (15/11/2026).
Diskusi yang digelar di salah satu hotel di Pontianak itu membahas keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Universitas Tanjungpura, Prof. Eddy Suratman, dan Guru Besar IAIN Pontianak, Prof. Faisal Amin.
Keduanya membedah pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati mengenai Sosialisme Islam serta relevansinya dengan persoalan sosial dan ekonomi masa kini.
Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, mengatakan diskusi tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademis, tetapi juga sarana menggali hubungan antara nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan dinamika pembangunan masyarakat.
"Forum diskusi ini diharapkan mampu melahirkan kesadaran keterpihakan dan langkah konkret dalam menjawab problematika sosial kemasyarakatan, termasuk ketimpangan ekonomi," jelasnya.
Menurut Mulyadi, Sosialisme Islam merupakan perspektif perjuangan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai perhatian utama.
Ia menegaskan, politik semestinya tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi PKB Kalbar mengingatkan bahwa politik tidak hanya sebatas bicara kekuasaan, melainkan politik hadir menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di sinilah pemikiran kedua tokoh didiskusikan dan relevansi dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Kalbar," ujarnya.
Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, Mulyadi menilai masih terdapat kesenjangan ekonomi antarkelompok dan antarwilayah. Akses masyarakat terhadap sumber daya serta peluang untuk meningkatkan kesejahteraan juga dinilai belum merata.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil," tegasnya.
Mulyadi berharap diskusi tersebut dapat mengangkat kembali pemikiran tokoh-tokoh intelektual Islam sebagai bahan refleksi dalam merumuskan gagasan pembangunan daerah.
Ia juga berharap pembahasan tidak berhenti pada kajian sejarah dan teori, tetapi dapat menghasilkan pemikiran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.
