Senin, 16 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

132 Daerah Beri Keringanan BPHTB, 90 Kabupaten/Kota Bebaskan Pajak Tanah

✍️ Dewi Lestari 🕒 16 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan pajak.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan pajak. Foto: istimewa

kalbar24.com – Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya masyarakat saat mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan pajak.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Menurutnya, keringanan BPHTB dapat membantu masyarakat memenuhi persyaratan administrasi pertanahan sekaligus memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran tanah.

Kebijakan BPHTB Berbeda di Setiap Daerah

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.

Karena itu, ketentuan pembebasan maupun pengurangan BPHTB tidak berlaku seragam di seluruh Indonesia. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait bentuk keringanan dan persyaratan penerimanya.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut perlu memastikan ketentuan yang berlaku di wilayah tempat tanah berada. Informasi dapat diperoleh melalui perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah atau kanal resmi pemerintah setempat.

ATR/BPN berharap semakin banyak pemerintah daerah menerapkan kebijakan serupa sehingga biaya administrasi pendaftaran tanah dapat lebih terjangkau.

129 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar

Selain mencatat kebijakan keringanan BPHTB, ATR/BPN juga menyampaikan bahwa sekitar 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026.

Capaian tersebut didukung berbagai upaya percepatan pendaftaran tanah, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Pendaftaran tanah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan serta membantu mengurangi potensi persoalan administrasi dan sengketa pertanahan.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, ATR/BPN berharap semakin banyak masyarakat yang terdorong mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tersebut.

DL
Dewi LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update