Pengamat Desak Evaluasi Internal, Kasus Petugas Bea Cukai Digelandang di PLBN Aruk Harus Diusut Tuntas
PONTIANAK — Pengamat kebijakan publik menyoroti tajam sikap pimpinan institusi kepabeanan yang dinilai lamban dan pasif dalam menyikapi insiden keributan berujung pembawaan paksa sejumlah pegawai di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Peristiwa yang melibatkan warga dan aparat penegak hukum di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memicu desakan luas agar otoritas berwenang segera melakukan investigasi dan penegakan hukum secara transparan demi mengembalikan wibawa negara di kawasan perbatasan.
Ketidaktegasan pimpinan dalam merespons keamanan personel di lini depan dikhawatirkan berdampak buruk terhadap mentalitas aparat penegak hukum lainnya. Ketika insiden penarikan paksa terjadi, sorotan juga diarahkan kepada efektivitas koordinasi pengamanan terpadu di lapangan, mengingat keberadaan aparat keamanan berseragam saat peristiwa berlangsung menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat luas.
Sorotan terhadap Sikap Pasif Pimpinan Institusi
Kritik pedas disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi yang menilai respons pimpinan Bea Cukai sangat minim di tengah krisis yang mengancam keselamatan pegawai. Menurutnya, jaminan perlindungan terhadap aparatur negara yang sedang menjalankan mandat resmi undang-undang harus menjadi prioritas utama tanpa kompromi.
"Bea Cukai terlalu pasif. Mestinya Bea Cukai ada sikap. Ini institusi negara. Pertama terkait tenaga atau pegawainya yang bertugas di sana, seolah-olah tidak ada perlindungan hukum kepada petugas mereka sendiri," ujar Herman, Kamis (12/11/2026).
Herman memperingatkan bahwa pembiaran terhadap insiden tersebut berpotensi melunturkan mental dan nyali para petugas yang bertugas di pos-pos pengamanan perbatasan terpencil lainnya. Efek domino dari pelemahan mentalitas ini dikhawatirkan tidak hanya terbatas di wilayah Sambas saja, melainkan merembet secara nasional dan mengancam efektivitas pengawasan lintas negara.
"Ini akan berdampak terhadap pengamanan di daerah perbatasan, akan melemahkan semua komponen yang ada di Bea Cukai, bukan hanya dalam konteks Aruk saja, tapi semuanya. Itu berbahaya sekali. Mereka harus bersikap. Perlindungan hukum terhadap aparat itu harus jelas," tegasnya.
Pertanyaan Seputar Peran Pengamanan di Lokasi Kejadian
Selain menyoroti perlindungan internal institusi, pengamat juga mempertanyakan langkah-langkah taktis yang diambil oleh unsur pengamanan gabungan saat massa mendatangi kawasan objek vital negara tersebut. Keberadaan aparat keamanan di lokasi penugasan seharusnya mampu meredam eskalasi konflik secara terukur dan mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap petugas yang sedang bertugas.
"Kenapa dibiarkan petugas Bea Cukai dibawa atau digelandang? Mereka itu aparat negara yang sedang melakukan tugas. Kenapa dibiarkan digelandang dengan cara yang tidak hormat seperti yang kita lihat di video yang beredar? Sementara polisi dan tentara ada di sana, kenapa diam? Ada apa?" ujarnya.
Oleh karena itu, investigasi secara menyeluruh sangat mendesak dilakukan guna memetakan rangkaian fakta objektif, mengidentifikasi akar permasalahan di balik gesekan pemeriksaan barang, serta mengevaluasi SOP pengamanan fasilitas perbatasan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Urgensi Normalisasi Pelayanan Publik di PLBN Aruk
Di sisi lain, kelanjutan operasional PLBN Aruk menjadi perhatian mendesak bagi masyarakat setempat serta para pelaku usaha. Sebagai salah satu pintu gerbang utama perekonomian dan mobilitas warga antarnegara, kelumpuhan fungsi layanan di perbatasan dinilai memberikan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.
"Aruk itu harus segera dibuka. Tidak ada alasan ditutup sebenarnya. Ini kepentingan negara, ini perbatasan, ini beranda Republik. Kalau sampai penutupan, itu tidak rasional," ucapnya.
Lebih lanjut, sorotan terhadap insiden keamanan domestik di kawasan perbatasan internasional juga dikhawatirkan dapat mencoreng citra penegakan hukum Indonesia di mata negara tetangga. Koordinasi lintas sektoral yang solid antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan masyarakat adat mutlak diperlukan demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkeadilan serta pelayanan publik yang prima di beranda terdepan Indonesia.
