Ombudsman Temukan 78 Produk Belum Sesuai Ketentuan Halal, Pelaku Usaha Jadi Sorotan
kalbar24.com – Kepatuhan terhadap sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan 78 dari 159 sampel produk yang beredar di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.
Temuan tersebut setara dengan 49,1 persen dari seluruh sampel yang diperiksa di wilayah DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena kepatuhan sertifikasi halal berkaitan dengan kepastian usaha sekaligus kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan penyampaian laporan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Dari total 159 sampel, sebanyak 81 produk atau 50,9 persen telah sesuai dengan ketentuan. Sementara 78 produk lainnya ditemukan memiliki sejumlah ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.
Kepatuhan Sertifikasi Jadi Perhatian Pelaku Usaha
Pengawasan dilakukan pada 14–16 Oktober 2026 terhadap delapan kategori produk, meliputi daging olahan, permen dan produk dessert, roti dan pastry, minuman, keju dan olahan susu, mi dan makanan ringan, kapsul atau vitamin kesehatan, serta kosmetik.
Pemeriksaan mencakup penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, dan pencocokan data melalui sistem BPJPH.
Ombudsman menemukan sejumlah persoalan, antara lain penggunaan logo halal lama, nomor identitas halal yang tidak terdaftar, serta sertifikat yang tidak mencantumkan nomor identitas. Ada pula produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa dilengkapi nomor registrasi sesuai ketentuan di Indonesia.
Temuan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan administrasi dan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan. Bagi pelaku usaha, pemenuhan ketentuan sertifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan produk memenuhi persyaratan yang berlaku.
Program Sertifikasi Gratis Capai 85,37 Persen
Di sisi lain, Ombudsman turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Pada 2026, program tersebut memiliki kuota nasional sebanyak 1.090.891 sertifikat. Dari jumlah itu, sebanyak 931.333 kuota telah terpakai atau mencapai 85,37 persen.
Meski tingkat pemanfaatannya cukup tinggi, Ombudsman menilai penyebaran program belum merata. Penyerapan kuota masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan pemanfaatan di sejumlah wilayah lain relatif lebih rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan akses pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal agar pelaku UMK di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi persyaratan usaha.
Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi dan pendampingan, baik bagi pelaku UMK maupun industri menengah dan besar. Kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, serta badan usaha milik daerah (BUMD) pangan juga perlu ditingkatkan.
Pengawasan Rantai Pasok Produk Halal
Selain ritel modern, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam pengawasan pasar tradisional dan fasilitas pemotongan hewan.
Di Pasar Kramat Jati, sejumlah kios daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat pembeli. Ombudsman juga menyoroti penempatan area penjualan produk nonhalal yang berdekatan dengan penjualan ayam sehingga memerlukan pengaturan pemisahan lokasi, peralatan, dan penyimpanan.
Pada fasilitas pemotongan hewan, Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Ciputat diketahui belum memiliki sertifikat halal. Sementara RPH Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah mengantongi sertifikat tersebut.
Ombudsman menilai jaminan halal perlu diperhatikan sejak proses pemotongan hingga pendistribusian. Pengawasan sepanjang rantai pasok diperlukan agar pemenuhan ketentuan tidak hanya berhenti pada dokumen sertifikasi.
Ombudsman juga meminta BPJPH memperkuat pengawasan pascasertifikasi dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat maupun pelaku usaha.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, memperluas akses sertifikasi bagi UMK, serta memberikan kepastian kepada konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.
