DPRD Sanggau Usulkan Dana CSR Perusahaan untuk Perbaikan 700 Kilometer Jalan Rusak

kalbar24.com – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengusulkan kolaborasi pemerintah daerah dengan perusahaan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mempercepat penanganan jalan rusak.

Gagasan tersebut disampaikan menyusul kondisi jalan kabupaten di Sanggau yang masih membutuhkan penanganan. Berdasarkan data dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sanggau, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 29,922 persen dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yakni lebih dari 900 kilometer.

Hendrikus menyebut, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 700 kilometer jalan dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Menurutnya, apabila seluruh ruas jalan tersebut harus diperbaiki melalui pengaspalan dan hanya mengandalkan APBD, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.

"Dengan kondisi APBD kita yang terbatas, kalau seluruh jalan yang rusak sekitar 700 kilometer itu mau diaspal, kita membutuhkan anggaran kurang lebih Rp2,1 triliun," kata Hendrikus, Selasa (10/11/2026).

Ia memperkirakan, jika pemerintah daerah mengalokasikan Rp100 miliar setiap tahun khusus untuk pengaspalan, penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 21 tahun. Perhitungan itu belum memasukkan potensi kerusakan baru pada jalan yang telah diperbaiki.

Karena itu, Hendrikus menawarkan pendekatan pemeliharaan jalan melalui penyediaan alat berat yang didukung secara bersama oleh pemerintah daerah dan perusahaan.

Ia menjelaskan, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dana CSR untuk mendukung pengadaan peralatan. Skema tersebut, menurutnya, tidak dimaksudkan sebagai tambahan kewajiban CSR, melainkan pembahasan mengenai pemanfaatan sebagian alokasi yang selama ini disalurkan untuk berbagai bidang.

"Misalnya dari dana CSR perusahaan sebesar Rp1 miliar, kita bisa berdiskusi agar sebagian, katakanlah Rp200 juta, dialokasikan untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan. Jika dilakukan bersama sejumlah perusahaan, dana tersebut bisa digunakan untuk pengadaan alat berat," ujarnya.

Hendrikus mengatakan, gagasan tersebut telah dibicarakan bersama sejumlah unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan Dandim.

Salah satu konsep yang dibahas adalah membagi wilayah penanganan jalan menjadi lima zona agar pemanfaatan alat berat lebih terarah dan berkelanjutan.

Zona pertama mencakup Kecamatan Toba, Tayan Hilir, dan Meliau dengan pusat peralatan di Tayan Hilir. Zona kedua meliputi Batang Tarang, Tayan Hulu, dan Parindu dengan penempatan peralatan di Tayan Hulu.

Zona ketiga mencakup Kecamatan Kapuas, Mukok, dan Jangkang dengan pusat peralatan di Mukok. Zona keempat meliputi Bonti, Kembayan, dan Noyan dengan pusat peralatan di Kembayan. Sementara zona kelima mencakup Beduai, Sekayam, dan Entikong dengan penempatan alat berat di Sekayam.

Setiap zona direncanakan dilengkapi satu unit motor grader, satu unit vibro roller, satu unit ekskavator, serta tiga unit dump truck.

Untuk pengadaan seluruh peralatan tersebut, Hendrikus memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp40 miliar.

Dengan ketersediaan alat berat di setiap zona, pemeliharaan jalan diharapkan dapat dilakukan secara rutin tanpa harus selalu menunggu penganggaran proyek perbaikan setiap tahun.

Selain pengadaan peralatan, ia juga mengusulkan pemanfaatan material dari sumber kuari setempat untuk menekan biaya pekerjaan. Namun, penggunaan material tersebut tetap harus mengikuti ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

"Target kita bukan langsung mengaspal seluruh jalan, tetapi membuat jalan-jalan yang rusak kembali fungsional dan bisa dilalui masyarakat dengan baik," katanya.

Hendrikus memperkirakan, apabila setiap zona mampu menangani sekitar 500 meter jalan per hari, lima zona secara keseluruhan dapat memperbaiki sekitar 2,5 kilometer setiap hari.

Berdasarkan hitungan tersebut, penanganan 700 kilometer jalan secara teoritis membutuhkan sekitar 280 hari kerja. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan di lapangan dapat dipengaruhi cuaca, ketersediaan bahan bakar, kondisi peralatan, serta kendala teknis lainnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ia memperkirakan program pemeliharaan jalan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun agar ruas-ruas yang rusak dapat kembali fungsional.

Menurut Hendrikus, kondisi infrastruktur jalan turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang rusak dapat meningkatkan biaya angkutan barang, menghambat distribusi kebutuhan pokok, serta menyulitkan akses menuju fasilitas kesehatan.

Ia mencontohkan, biaya transportasi barang yang semestinya sekitar Rp200 per kilogram dapat meningkat menjadi Rp500 hingga Rp600 per kilogram akibat kondisi jalan.

"Uang masyarakat banyak habis hanya untuk menanggung biaya transportasi akibat kondisi jalan yang rusak. Karena itu, infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Hendrikus menyebut Bupati Sanggau telah merespons gagasan tersebut. DPRD bersama pemerintah daerah berencana mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sanggau untuk membahas kemungkinan kerja sama melalui dana CSR.

Ia berharap pertemuan dengan perusahaan dapat dilaksanakan sebelum akhir 2026 dengan melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

Hendrikus menambahkan, konsep penyediaan alat berat untuk pemeliharaan jalan juga menjadi tema tesis yang sedang disusunnya dalam pendidikan magister. Ia berharap kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi daerah lain di Kalimantan Barat yang menghadapi persoalan infrastruktur serupa.

"Kami memohon dukungan masyarakat agar persoalan infrastruktur jalan ini terus menjadi perhatian bersama. Harapannya, gagasan ini bisa segera direalisasikan sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih baik," katanya.