Pemprov Kalbar Perkuat Koordinasi Indeks Demokrasi, Libatkan Pemerintah hingga Masyarakat Sipil
kalbar24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengevaluasi kualitas demokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum. Kualitas demokrasi juga tercermin melalui kebebasan masyarakat, keterlibatan publik dalam pembangunan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026).
“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkap Krisantus.
Menurutnya, IDI menjadi instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi sekaligus bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi hingga masyarakat sipil.
Krisantus berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan persepsi dan memperkuat kerja sama dalam proses pengumpulan serta pengolahan data IDI. Data yang dihimpun harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar hasil pengukuran menggambarkan kondisi demokrasi di Kalimantan Barat secara objektif.
“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Krisantus, berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Upaya tersebut juga mencakup penegakan supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia menegaskan, hasil pengukuran IDI nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi aspek demokrasi yang masih membutuhkan pembenahan.
Dengan demikian, evaluasi demokrasi tidak hanya berorientasi pada capaian angka indeks, tetapi juga pada penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan pemenuhan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
