BSPJI Pontianak dan ASPADIN Perkuat Industri AMDK Kalbar, Bahas Pembaruan SNI
kalbar24.com – Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak bersama Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan daya saing industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Kalimantan Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan terkait AMDK serta konsolidasi organisasi ASPADIN Kalimantan Barat pada 11–12 November 2026 di HARRIS Hotel Pontianak.
Kegiatan ini menjadi forum bagi pelaku usaha untuk memahami perkembangan regulasi, memenuhi persyaratan standar, serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan operasional industri AMDK.
Sejumlah instansi turut terlibat sebagai narasumber, yakni BSPJI Pontianak, Balai Besar POM di Pontianak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, DPMPTSP Kalimantan Barat, serta Kementerian Hukum di Pontianak.
Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad N. Muammar, mengatakan kolaborasi pemerintah dan pelaku industri penting untuk membangun sektor AMDK yang berkualitas, patuh terhadap regulasi, dan memiliki daya saing berkelanjutan.
Menurutnya, penerapan standar tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Hal tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga mutu produk dan kepercayaan konsumen.
Ahmad menjelaskan, layanan standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, dan pelatihan teknis dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi persyaratan industri.
"Melalui sinergi dengan ASPADIN, kami berharap komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, kebijakan dan layanan pemerintah dapat semakin responsif terhadap kebutuhan industri," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ASPADIN, Firman, menyampaikan bahwa konsolidasi organisasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas perusahaan AMDK dalam menghadapi dinamika regulasi.
Ia menilai perusahaan perlu memperoleh informasi yang tepat mengenai kewajiban usaha, perubahan standar, serta ketentuan teknis yang harus dipenuhi.
Bahas Perubahan SNI dan Kewajiban Pelaporan SIINas
Salah satu materi utama dalam kegiatan tersebut adalah pemutakhiran Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan dari SNI 3553:2015 menuju SNI 3553:2023.
Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), termasuk penyesuaian data produk dan sertifikat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, BSPJI Pontianak membahas perkembangan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 menuju ISO 9001:2026 sebagai gambaran persiapan perusahaan menghadapi transisi standar internasional.
Materi lainnya mencakup penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), perizinan sumber daya air, penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, serta kewajiban pelaporan badan usaha.
Pembahasan tersebut diharapkan membantu perusahaan memahami berbagai aspek pengelolaan industri, mulai dari persyaratan mutu produk hingga perizinan dan tata kelola usaha.
ASPADIN dan BSPJI Pontianak Teken MoU
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara ASPADIN dan BSPJI Pontianak mengenai pelayanan jasa industri bagi anggota ASPADIN.
Kerja sama ini mencakup pemanfaatan layanan pengujian, standardisasi, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, pelatihan teknis, serta pendampingan sesuai ruang lingkup dan kompetensi yang tersedia.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Mutu kepada PT Pakunam Tirtajaya Perkasa dan pengukuhan Pimpinan Cabang ASPADIN Kalimantan Barat.
Ketua Umum DPP ASPADIN, Firman, berharap kemitraan dengan BSPJI Pontianak dapat mendekatkan layanan standardisasi, pengujian, dan sertifikasi kepada perusahaan AMDK di Kalimantan Barat.
Melalui kolaborasi tersebut, pelaku industri diharapkan lebih mudah memperoleh informasi dan dukungan teknis untuk menjaga mutu produk sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sinergi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong industri AMDK Kalimantan Barat semakin berkualitas, bertanggung jawab, dan berdaya saing.
